Program PSR Belum Maksimal, Petani Sawit Daerah 3T Masih Terkendala Akses

SAWITNEWS.CO – Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan seluruh instrumen untuk mempercepat Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dana triliunan rupiah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersedia, skema bantuan lengkap, hingga dukungan sarana prasarana juga sudah dirancang.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda: program PSR di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) masih berjalan lambat dan jauh dari target nasional.

Dalam Workshop & Pasar Benih Sawit di Kendari, BPDP kembali menegaskan bahwa dari sisi pendanaan sebenarnya tidak ada kendala berarti. Bahkan kapasitas dana yang tersedia disebut jauh lebih besar dibanding kebutuhan aktual program peremajaan sawit rakyat.

“Dana untuk sawit rakyat itu sangat cukup, bahkan dua sampai tiga kali lipat dari kebutuhan masih bisa kita biayai,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Dwi Nuswantara.

Namun pernyataan itu justru kontras dengan kondisi di lapangan. Meski dana tersedia, realisasi program PSR setiap tahun tidak pernah mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

Secara nasional, kebutuhan peremajaan sawit rakyat diperkirakan mencapai sekitar 180 ribu hektare per tahun. Jika dihitung dengan rata-rata biaya sekitar Rp60 juta per hektare, maka kebutuhan pendanaan mencapai kurang lebih Rp6 triliun setiap tahun.

Namun realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. Bahkan capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir disebut masih belum mencapai separuh dari target tersebut.

“Trennya dari tahun ke tahun masih belum maksimal. Paling tinggi pun belum sampai target yang diharapkan,” ungkap Dwi.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena program PSR merupakan salah satu strategi utama untuk menjaga produktivitas sawit rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Masalah semakin terasa di wilayah 3T seperti Sulawesi Tenggara. Di daerah ini, banyak kebun sawit rakyat yang sudah memasuki usia tua dan tidak lagi produktif secara optimal. Namun, proses peremajaan berjalan sangat lambat.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum, masih banyak kebun sawit tua yang belum masuk program PSR, meski sudah layak diremajakan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan akses informasi dan rendahnya pendampingan kepada petani.

“Sudah ada program yang bagus, tapi sering kali tidak sampai ke petani di lapangan,” tegas Dwi.

Ironisnya, di sisi lain BPDP justru memiliki berbagai skema bantuan yang cukup lengkap. Tidak hanya untuk replanting, tetapi juga mencakup benih unggul, pupuk, alat mesin pertanian, hingga pembangunan jalan kebun untuk memperlancar distribusi hasil panen.

Bahkan, petani juga bisa mengakses dukungan lain seperti sertifikasi ISPO, bantuan alat berat, hingga fasilitas infrastruktur kebun.

“Kalau sudah memenuhi syarat dan clean and clear, tinggal ajukan saja. Semua bantuan itu memang tersedia,” jelasnya.

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa serapan program masih rendah, terutama di wilayah 3T yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses informasi.

Data BPDP juga mengungkap bahwa sekitar 42 persen perkebunan sawit di Indonesia dimiliki oleh petani swadaya. Artinya, keberhasilan PSR sangat menentukan masa depan jutaan petani kecil di Indonesia.

Jika program ini berjalan optimal, dampaknya tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada stabilitas ekonomi pedesaan. Sebaliknya, jika terus mandek, maka produktivitas sawit nasional bisa ikut tertekan karena banyak kebun tua tidak diremajakan.

Berbagai pihak menilai bahwa persoalan utama PSR saat ini bukan lagi soal ketersediaan dana, melainkan pada eksekusi di lapangan. Koordinasi antarinstansi yang belum optimal, kurangnya pendampingan, serta minimnya pemahaman petani menjadi faktor penghambat utama.

Selain itu, proses administrasi yang dianggap rumit juga sering menjadi kendala bagi petani kecil untuk mengakses program.

Padahal, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia membutuhkan produktivitas yang stabil agar tetap kompetitif di pasar global.

“Indonesia harus menentukan langkah sendiri dalam pengembangan sawit. Jangan sampai potensi besar ini tidak dimanfaatkan maksimal,” tegas Dwi.

Sementara itu, kebun sawit rakyat di wilayah 3T akan terus menua dan kehilangan produktivitas, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan petani dan daya saing industri sawit nasional.

Kini tantangannya jelas, bukan lagi soal ketersediaan dana, tetapi bagaimana memastikan program benar-benar sampai ke petani dengan cepat, tepat, dan mudah diakses. (MNA/SP)