Kuota Nasional Naik, Riau Bidik 2.430 Penerima Beasiswa SDM Sawit

SAWITNEWS.CO – Pemerintah Provinsi Riau menargetkan sedikitnya 2.430 anak pekebun sawit menjadi penerima Beasiswa SDM Sawit pada 2026. Target tersebut sejalan dengan peningkatan kuota nasional program beasiswa yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menjadi 5.000 penerima.

Target itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat menghadiri pelantikan pengurus DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau periode 2025-2030 di Pekanbaru, Kamis (18/6/2026) malam.

Menurut Syahrial, peningkatan kuota Beasiswa SDM Sawit menjadi peluang besar bagi Riau untuk mencetak generasi muda yang kompeten dan siap mendukung kemajuan industri sawit nasional. Apalagi, Riau merupakan provinsi dengan luasan perkebunan sawit terbesar di Indonesia.

"Kalau luas perkebunan sawit Riau sekitar 21 persen dari nasional, maka penerima beasiswa dari Riau juga seharusnya tidak kurang dari angka tersebut. Ini menjadi tantangan bagi kita bersama," ujar Syahrial.

Ia menjelaskan, saat kuota nasional masih 3.000 penerima pada 2024, Riau memperoleh sekitar 800 penerima. Jumlah itu meningkat menjadi 1.321 penerima pada 2025 ketika kuota nasional bertambah menjadi 4.000 orang.

Dengan kuota nasional yang kembali naik menjadi 5.000 penerima pada 2026, Pemprov Riau optimistis jumlah penerima dari daerah ini dapat meningkat signifikan hingga mencapai 2.430 orang.

Syahrial mengungkapkan, program beasiswa yang didukung BPDP tersebut telah memberikan manfaat besar bagi keluarga petani sawit di Riau. Hingga saat ini, sebanyak 5.479 anak pekebun sawit telah menerima manfaat program tersebut. Bahkan, sebagian penerima angkatan pertama dijadwalkan menyelesaikan pendidikan dan diwisuda tahun ini.

Selain penguatan sumber daya manusia, Pemprov Riau juga terus memperjuangkan berbagai agenda strategis sektor sawit kepada pemerintah pusat. Beberapa di antaranya percepatan penyelesaian status kawasan hutan yang telah menjadi kebun sawit masyarakat, harmonisasi perizinan pabrik kelapa sawit pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, peningkatan status sawit sebagai komoditas strategis nasional, hingga percepatan hilirisasi industri crude palm oil (CPO) di Riau.

"Hilirisasi merupakan jawaban bagi masa depan Riau karena kita berbasis sumber daya alam. Nilai tambah dari industri sawit harus semakin banyak dinikmati di daerah," katanya.

Syahrial juga berharap Apkasindo dapat terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam pendataan kebun rakyat untuk penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), penguatan kemitraan petani, serta percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Kolaborasi pemerintah dan organisasi petani sangat penting agar Riau tidak hanya menjadi penghasil sawit terbesar di Indonesia, tetapi juga menjadi contoh pengelolaan sawit berkelanjutan di tingkat internasional," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW Apkasindo Riau periode 2025-2030, KH Suher, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani sawit.

Menurutnya, Apkasindo akan terus mengoptimalkan program-program BPDP yang langsung menyentuh kepentingan petani, mulai dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Beasiswa SDM Sawit, hingga bantuan sarana dan prasarana perkebunan.

"Apkasindo Riau siap menjadi jembatan antara petani dan pemerintah agar seluruh program yang telah disiapkan benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh petani sawit," kata Suher.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) sawit yang dalam beberapa waktu terakhir sempat mengalami gejolak. Karena itu, Apkasindo terus membangun komunikasi dengan pabrik kelapa sawit (PKS) dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang berpihak kepada petani.

Dengan besarnya kontribusi Riau terhadap industri sawit nasional, sinergi antara pemerintah daerah, Apkasindo, BPDP, dan seluruh pemangku kepentingan diyakini menjadi kunci dalam menciptakan sektor sawit yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan. (MNA/SP)