Ketum SPKS Sabarudin: Penurunan Harga TBS Berkisar Rp300-Rp500 di Tingkat Petani

SAWITNEWS.CO – Adanya opsi untuk menaikan pajak beberapa komuditas, termasuk sawit oleh pemerintah 2025 ini membuat beberapa pihak merasa keberatan. Rencana itu berupa kenaikkan pungutan ekspor (PE) minyak sawit atau crude palm oil (CPO) dari 7,5% menjadi 10% menuai kritik. Sehingga kebijakan ini dinilai akan membuat cemas petani sawit.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin ME menyebut kenaikan pajak ini akan merugikan petani sawit. Selama ini, beban ekonomi seperti pajak dan PE pada perdagangan CPO akan diteruskan hingga petani kelapa sawit yang berada pada mata rantai ekonomi terendah.

“Kami memperkirakan kenaikan tarif PE sebesar 2,5% akan menyebabkan penurunan harga TBS kelapa sawit berkisar Rp300 hingga Rp500 di tingkat petani,” katanya kepada media, Rabu (1/1/2025).

Dirinya juga mengkritik penggunaan dana PE yang selama ini dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menurutnya, 90% penggunaan PE adalah untuk subsidi perusahaan-perusahaan yang ditugaskan memproduksi biodiesel.

“Sebenarnya yang diuntungkan dengan PE itu hanya perusahaan-perusahaan yang bermain di industri biodiesel, sementara petani sawit dikorbankan karena harga TBS mengalami penurunan,” sebutnya mencontohkan.

Adanya adanya kenaikan pungutan ekspor CPO dalam jangka pendek, petani akan kesulitan dan tidak akan maksimal melakukan perawatan tanaman dan praktik budi daya terbaik. Harga TBS yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu membeli pupuk yang mahal.

“Akibat jangka panjangnya, perkebunan kelapa sawit milik petani akan terbengkalai dan tidak terawatt sehingga produktivitasnya rendah. Turunnya produksi TBS petani akan berdampak pada penyediaan bahan baku untuk program biodiesel yang kebutuhannya semakin besar,” urainya.

Dampak lainnya adalah perlambatan penerapan sertifikasi ISPO di kalangan petani. “Rencana kenaikan tarif PE ini bak buah simalakama, SPKS menilai harus ditinjau kembali dan tidak dilakukan pemerintah. Karena akan merugikan petani sawit dan pemerintah sendiri,” tegasnya.

SPKS menyarankan pemerintah membedah lebih dalam industri biodiesel nasional, termasuk penggunaan teknologinya karena menyedot dana BPDPKS yang terlalu besar. Melalui keterbukaan informasi dan keterlacakan bahan baku yang bersumber dari petani sawit, maka harga produksi biodiesel akan dapat ditelusuri lebih lanjut.

Sehingga model insentif (subsidi) biodiesel bisa dihitung kembali dan dibuat rumusan baru. “Pentingnya melibatkan TBS petani sawit sebagai bahan baku dalam produksi biodiesel, akan menghemat subsidi yang dikeluarkan pemerintah melalui BPDPKS. Sehingga tidak perlu menaikkan tarif PE CPO,” ujarnya. (FSY/int)