Situasi Perang Timur Tengah Mulai Berdampak pada Sawit Nasional

SAWITNEWS.CO – Dampak perang di Timur Tengah mulai terasa pada gangguan logistik ke sektor industri nasional. Minyak kelapa sawit salah satunya. Para pengusaha sawit menilai, jika perang berlanjut hingga tiga bulan, dampaknya akan kian buruk untuk ekspor minyak sawit Indonesia.

Perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat sudah berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari 2026 ini sudah menewaskan ribuan orang dan merusak berbagai infrastruktur di Iran. Serangan balasan Iran pun beragam.

Dari laporan Associated Press (AP), Iran mulai menutup jalur perdagangan global di Selat Hormuz yang jadi urat nadi energi dunia. Iran bahkan mengancam akan menutup sepenuhnya selat tersebut. Selat yang ada di jalur pelayaran sempit antara Iran dan Oman ini mengalirkan hampir 20 persen pasokan minyak dunia atau kurang lebih 17-20 juta barel per hari.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan waktu 48 jam untuk Iran agar membuka akses Selat Hormuz. Selat ini begitu penting bagi ekonomi global karena memiliki peran sebagai satu-satunya akses laut bagi produsen minyak utama Teluk Persia (Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait) ke pasar internasional. Maka, penutupan selat ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak global, krisis energi, dan bahkan inflasi besar.

Ketegangan di Selat Hormuz itu mulai berdampak ke sektor industri kelapa sawit di Indonesia. Sebelumnya, pada konferensi pers yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Jakarta, beberapa hari lalu, para pengusaha mulai resah dengan ketegangan yang tak kunjung usai.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menjelaskan, dampak akibat perang di Timur Tengah dan ketegangan di Selat Hormuz terhadap ekspor sawit mulai dirasakan. Saat ini, sudah terjadi kenaikan biaya logistik dan biaya jaminan pengiriman barang sebesar 50 persen.

”Ini baru satu bulan. Kalau tiga bulan lagi situasi tidak berubah, pasti akan banyak berpengaruh karena pasti negara-negara importir juga akan mengurangi pembelian,” ujar Eddy.

Eddy menambahkan, perang juga akan menambah beban biaya kinerja karena meningkatnya penggunaan bahan bakar dan pembelian material lainnya. ”Kami memang berharap perang ini tidak berlangsung lama agar kinerja tidak terganggu,” katanya.

Biaya logistik, kata Eddy, meningkat lantaran negara importir harus mencari jalur lain selain Selat Hormuz.

”Kalau saat ini, kan, pengiriman sudah dilakukan sebulan sebelum perang. Jadi, belum terasa. Kita lihat nanti kalau (perang) ini masih belum selesai. Ini nanti semua biaya ikut tinggi juga,” tuturnya.

Perang masih belum berdampak langsung ke produksi minyak sawit di Indonesia. Sekretaris Jenderal GAPKI Hadi Sugeng, di acara yang sama, mengatakan, produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia pada 2025 mencapai 51,7 juta ton atau meningkat 7,2 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 48,2 juta ton.

”Peningkatan dipengaruhi cuaca yang relatif baik di beberapa daerah dan harga sawit juga masih tinggi sehingga memotivasi petani sawit untuk merawat kebunnya,” kata Hadi.

Hadi menambahkan, selain produksi, volume ekspor CPO pada 2025 mencapai 32,3 juta ton atau naik 9,5 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 29,5 juta ton. Kenaikan harga itu terjadi meski sawit tak lagi semurah dulu. ”Kenaikan itu terjadi karena harga sawit relatif masih kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya,” katanya.

Pada sisi domestik, ungkap Hadi, konsumsi dalam negeri tercatat meningkat. Konsumsi domestik mencapai 24,8 juta ton (2025) atau naik 3,8 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 23,9 juta ton. Pertumbuhan didorong sektor biodiesel yang meningkat 11 persen, sementara konsumsi pangan turun 3,6 persen, dan oleokimia naik sekitar 1 persen.

Hadi mengungkapkan, meski produksi meningkat dan konsumsi juga meningkat, industri sawit masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain ancaman perang di Timur Tengah, industri sawit dalam negeri masih menghadapi tantangan struktural agar produksi bisa jauh lebih optimal. Tantangan klasik industri sawit masih pada stagnansi produktivitas.

Untuk itu, ungkap Hadi, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan program intensifikasi harus dijalankan optimal. ”Program ini perlu dijalankan bersama kementerian dan lembaga terkait agar bisa maksimal,” ucapnya. (MNA/SP)