Hilirisasi Sawit Dinilai Bisa Dongkrak PAD, DPRD Riau Usul Pabrik Minyak Goreng

SAWITNEWS.CO – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Riau, Edi Basri, menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melakukan hilirisasi kelapa sawit dengan membangun pabrik minyak goreng. Hilirisasi itu bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau.

Hal itu disampaikannya karena Riau memiliki bahan baku yang selalu tersedia melimpah. Bahkan Riau tidak perlu mendatangkan bahan baku dari luar atau impor dari negara lain.

Menurutnya, pembangunan pabrik minyak goreng adalah gagasan yang paling realistis dilakukan Pemprov Riau untuk hilirisasi kelapa sawit. Jika hilirisasi dilakukan, Riau tidak hanya memperoleh nilai tambah, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja dan memperkuat kendali terhadap harga produk turunan sawit.

"Bahan bakunya kita punya sendiri. Tidak perlu impor. Masyarakat mendapatkan nilai tambah, pemerintah juga bisa ikut menstabilkan harga dan memperoleh keuntungan dari hilirisasi," ujar Edi, Sabtu (15/8/2026).

Dikatakannya, keterbatasan APBD tidak seharusnya membuat pemerintah berhenti memikirkan pembangunan produktif. Pemerintah bisa mencari alternatif pembiayaan melalui kerja sama dengan swasta maupun skema pembiayaan lainnya, termasuk obligasi untuk proyek yang benar-benar menghasilkan.

"Tidak apa-apa mencari anggaran untuk membangun pabrik minyak kelapa atau minyak goreng, sepanjang produktif. Bukan uang yang mati, tetapi investasi yang besok bisa menghasilkan produksi," sebutnya.

Ketua Komisi III DPRD Riau itu menilai, persoalan menjadi semakin serius ketika pemerintah menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja, sementara anggaran pembangunan justru terbatas.

"Kalau kita dijanjikan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, pakai apa? Pakai anggaran. Kalau uangnya tidak ada, lalu apa yang dikerjakan?" katanya.

Oleh sebab itu, dirinya menilai hilirisasi kelapa sawit merupakan suata usaha yang memungkinkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki APBD. Apalagi, saat ini realisasi PAD Riau baru 51,1 persen dari target tahun 2026. (MNA/SP)