Alihkan Dana Korupsi CPO Rp13 Triliun, Prabowo: Harus Kembali ke Rakyat

SAWITNEWS.CO – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah tegas dan berani soal pemanfaatan dana hasil rampasan korupsi dari kasus fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.

Uang senilai Rp13,25 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) ke negara akan digunakan untuk renovasi sekolah dan pembangunan kampung nelayan modern di seluruh Indonesia.

Penyerahan uang pengganti kerugian negara tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10).

“Rp13 triliun ini bisa memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka bisa dibangun ratusan kampung nelayan yang selama ini belum pernah diperhatikan,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Ia menegaskan, dana yang berhasil diselamatkan ini tidak boleh mengendap tanpa manfaat. Pemerintah akan memfokuskan penggunaan anggaran tersebut untuk program yang langsung menyentuh masyarakat kecil, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan nelayan.

“Rencananya sampai akhir 2026 kita akan bangun 1.100 desa nelayan. Dengan Rp13 triliun, kita bisa wujudkan sekitar 600 kampung nelayan baru,” tegasnya.

Menurut Prabowo, satu kampung nelayan terdiri dari sekitar 2.000 kepala keluarga atau sekitar 5.000 jiwa. Jika seribu kampung nelayan berhasil dibangun, program itu bisa menyejahterakan hingga lima juta orang Indonesia.

Presiden juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan. Ia menilai nelayan sebagai kelompok yang selama puluhan tahun belum mendapatkan perhatian serius dari negara. Karena itu, fasilitas yang akan dibangun mencakup rumah layak, sekolah, pasar ikan modern, hingga layanan kesehatan pesisir.

“Selama 80 tahun republik berdiri, banyak nelayan belum merasakan keadilan. Sekarang saatnya uang hasil korupsi dipakai untuk kepentingan rakyat,” kata Prabowo.

Kejaksaan Agung memastikan seluruh dana rampasan sudah masuk ke kas negara dan penggunaannya akan diawasi bersama Kementerian Keuangan agar transparan.

Langkah Prabowo ini menuai beragam reaksi. Warganet ramai memuji kebijakan tersebut sebagai langkah nyata mengubah hasil kejahatan menjadi kesejahteraan rakyat. Namun, sebagian publik tetap menanti bukti konkret agar janji pembangunan benar-benar terealisasi di lapangan. (MNA/SP)