Pemerintah Pastikan Program B50 Tak Ganggu Pasokan Minyak Goreng

SAWITNEWS.CO – Pemerintah memastikan kebijakan biodiesel 50 persen atau B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng di dalam negeri.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan produksi kelapa sawit nasional saat ini masih dalam kondisi surplus, sehingga kebutuhan energi dan pangan bisa berjalan bersamaan tanpa saling berebut.

Amran menjelaskan, data produksi crude palm oil (CPO) Indonesia yang digunakan pemerintah merujuk pada laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Dari data tersebut, produksi sawit nasional saat ini diperkirakan mencapai sekitar 46 juta ton per tahun.

“Produksi kita naik, ini data dari GAPKI,” kata Amran di Jakarta, dikutip Selasa.

Dari total produksi itu, pemerintah membagi alokasi untuk berbagai kebutuhan. Sekitar 20 juta ton digunakan untuk kebutuhan domestik, termasuk minyak goreng dan produk turunannya, sementara sisanya dialokasikan untuk ekspor.

Bahkan, menurut Amran, kapasitas ekspor justru meningkat seiring naiknya produksi nasional.

Ia menyebut sebelumnya ekspor berada di kisaran 26 juta ton, namun kini bisa mencapai sekitar 32 juta ton. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai masih ada ruang cukup besar untuk mengalokasikan sebagian CPO ke program biodiesel B50 tanpa mengganggu kebutuhan pangan dalam negeri.

“Kalau diambil 5 juta ton untuk B50, masih ada surplus,” ujarnya.

Seperti diketahui, program B50 merupakan kebijakan pencampuran 50 persen minyak sawit ke dalam solar sebagai bahan bakar nabati. Program ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus menekan beban subsidi energi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa implementasi B50 ditargetkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat subsidi hingga Rp48 triliun per tahun, sekaligus mengurangi penggunaan BBM fosil sekitar 4 juta kiloliter.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga menilai kebijakan ini akan memperkuat ketahanan energi nasional.

Bahkan, Ia menyebut Indonesia berpotensi mengalami surplus solar pada 2026, terutama jika proyek kilang seperti RDMP Balikpapan sudah beroperasi optimal.

Meski begitu, isu pemanfaatan sawit untuk energi sempat memunculkan kekhawatiran soal potensi kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. Namun, pemerintah menegaskan hal tersebut sudah diperhitungkan dengan cermat.

Amran menekankan bahwa produksi sawit Indonesia saat ini tidak hanya cukup untuk kebutuhan pangan, tetapi juga mampu menopang kebutuhan energi dan ekspor secara bersamaan. Menurutnya, keseimbangan menjadi kunci utama agar tidak ada sektor yang dirugikan.

“Yang penting keseimbangan. Kita tidak mau rakyat terganggu, tapi energi juga harus kuat,” tegasnya.

Pemerintah juga mengklaim data produksi dan distribusi sawit terus dipantau secara berkala untuk memastikan stabilitas pasokan. Dengan kondisi produksi yang meningkat, Indonesia disebut masih berada dalam posisi aman untuk menjalankan program hilirisasi sawit, termasuk B50.

Dengan begitu, pemerintah optimistis implementasi B50 bukan hanya tidak akan mengganggu minyak goreng, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. (MNA/SP)